Kumpulan Ilmu Ekonomi

A. Latar Belakang Masalah

Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalaml krisis ekonomi yang terus berkelanjutan. Pada diakhir 1997, suku bunga untuk jangka waktu bulanan di Bank umum tercatat 23%, nilai ini naik sekitar 36% dibandingkan tahun sebelumnya, kelangkaan dana yang dimiliki dunia perbankan memicu terjadinya "Perang" suku bunga antar bank, untuk mengatasi hal itu perbanas, organisasi bank-bank nasional, mengajukan tiga usul kepada Bank Indonesia. Pertama: Suku bunga di biarkan bebas berdasakan mekanisme pasar, Kedua: mengacu pada jibor, Ketiga berdasarkan patokan suku bunga sertifikat bank Indonesia (SBI), usulan terakhir yang akhirnya disetujui Bank Indonesia. Pada tahun 1998 suku bunga SBI mencapai puncaknya 70,7% namun masa keemasan buat para deposan berakhir berangsur-angsur, sejalan dengan penurunan SBI oleh Bank Indonesia (Jullanery, 2002). Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) hasil lelang pada awal Januari tahun 2004 sudah berada pada tingkat 7,48% untuk SBI yang berjangka satu bulan diperkirakan baliwa angka 7% untuk rata-rata tertimbang tingkat diskonto (suku bunga) pun bisa pecah tahun ini. Pada akhir bulan Januari 2004, lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) memunculkan suatu kejutan baru. Suku bunga SBI mengalami penurunan yang cukup tajam, sebesar 20 basis poln, yaitu dari 8,06% menjadi 7,86%. Penurunan yang tajam tersebut memang merupakan hasil interaksi antara, likuiditas pasar yang berlebih dengan arah penetapan terlihat nyata. dari persentase permintaan lelang yang diambil, yaitu hanya 77%. Ini berarti, jika persentase yang diambil Bank Indonesia lebih besar, penurunan bunganya pun juga akan lebih besar. Karena, itu pencapaian suku bunga SBI sebesar 7,86% tersebut tampaknya sudah merupakan hasil yang cukup optimal. Namun dalam jangka yang lebih panjang suku. bunga SBI tetap akan banyak dipengaruhi oleh persepsi pemilik dana, baik yang berasal dalam negeri maupun luar negeri. Bagi pemilik dana, dalam negeri tingkat suku bunga tersebut akan mereka bandingkan dengan tingkat inflasi. Jika suku bunga nominal bersih lebih rendah dan tingkat inflasi, mereka akan menenima suku bunga riil yang negatif Sementara itu, bagi pemilik dana dari luar negeri, penerimaan tersebut akan mereka ukur dalani mata uang asal dan inflasi dinegara mereka. Dari kedua sumber dana tersebut, yang tampak mendekati titik kritis adalah sumber dana dari dalam negeri (Harinowo, 2004).
Masa kritis 100 hari kabinet Indonesia bersatu telah berlalu, tak ada prestasi signifikan yang bisa dibanggakan. Namun, harapan terbentuknya Indonesia baru yang bersatu dan maju, tetap bertumpu di pundak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rupiah membenikan sambutan positif saat presiden pertama di Indonesia yang dipilih secara langsung itu dilantik. Kurs rupiah menguat sehingga di bawah Rp. 9.000,-/US$, tapi apreslasi itu bersifat sementara. Im kurs rupiah susah sepertinya berangsur dari kisaran Rp. 9.300,/US$ dalam situasi seperti itu sudah seharusnya mulai pasang kuda-kuda bila trend itu terus berlanjut, atau malah menjurus pada depresiasi, apabila Bank Central Amerika Federal Reserve (The Fed) yang pada Februari lalu yang telah menaikkan suku bunganya menjadi 2,5%, memberl isyarat akan menaikkan bunganya lagi hingga 3,5 -4%. Kenaikkan ini akan berdampak pada suku bunga di banyak negara termasuk Indonesia. Suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) akan melonjak untuk menahan kelemahan kurs rupiah lebih lanjut.
Kebijakan BI bertujuan untuk mengerem peredaran rupiah, sehingga tidak dipermainkan speiculan. Kalau kita certnati lagi masih ada satu alternatif kebijakan lagi untuk menguatkan kurs rupiah. Yaitu meningkatkan suku bunga SBI sehingga rupiah kemball diburu dan kernudian mengalami apresiasi, namun kebijakan itu kurang popular karena bisa melumpuhkan sektor riil. Kebijakan ini baru akan efektif bila. ada koordinasi dengan kebijakan fiskal (Media Indonesia, 2005).




B. Perumusan Masalah.

Bagaimana pola kausalitas antara suku bunga SBI dengan kurs maka diangkat permasalahan apakah suku bunga SBI mempengaruhi kurs atau kurs mempengaruhi suku bunga SBI ataukah suku bunga SBI dan kurs saling mempengaruhi.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan bagi penulis tentang kausalitas antara tingkat suku bunga SBI dengan kurs.
2. Untuk mengetahui pola kausalitas antara tingkat suku bunga SBI dengan kurs selama periode 1998.1 sampai 2003.12.
3. Penulisan ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan perbandingan untuk penelitian sejenis.
4. Penulisan ini juga sebagai tugas akhir semester mata kuliah ekonomi internasional.
5. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi data-data bagi rekan-rekan selanjutnya.





Permintaan dalam ilmu ekonomi adalah kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Permintaan suatu barang sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan harga barang tersebut, sebab apabila harga barang naik sedangkan pendapatan tidak berubah maka permintaan akan barang tersebut turun atau berkurang, demikian pula sebaliknya harga barang turun, sedangkan jika pendapatan tidak berubah maka permintaan barang akan mengalami kenaikan atau bertambah (Soekirno, 1985).
Valuta asing disebut juga foreign exchange (forex) atau foreign currency adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan dalam transaksi ekonomi internasional berdasarkan kurs resmi yang ditetapkan oleh bank sentral (Khalwaty, 2000). Menurut Salvatore (1997) valuta asing merupakan arti penting uang secara eksplisit yang dimasukan ke dalam perhitungan, sehingga harga-harga komoditi dinyatakan dalam satuan mata uang domestik dan mata uang luar negeri. Mata uang dalam valuta asing dibedakan menjadi dua kelompok mata uang, yaitu:
1. Hard currency adalah mata uang yang mempunyai nilai relatif stabil, tidak sering mengalami apresiasi (kenaikkan nilai) atau depresiasi (penurunan nilai) jika dibandingkan dengan mata uang negara lain. Hard currency merupakan mata uang yang dipilih dan digunakan sebagai alat pembayaran dan satuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Yang termasuk hard currency adalah mata uang dari negara-negara industri maju seperti Dollar Amerika Serikat (USD), Yen Jepang (JPY), Poundsterling Inggris (GPB).
2. Soft currency adalah mata uang lemah yang kurang laku atau jarang digunakan sebagai alat pembayaran atau satuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional karena nilainya relatif kurang stabil serta sering terdeprisiasi jika dibandingkan dengan mata uang negara lain. Soft currency umumnya terdiri dari mata uang negara-negara yang sedang berkembang yang sifatnya sangat sensitif terhadap gejolak politik, perubahan kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah negara bersangkutan termasuk terhadap perubahan-perubahan sosial ekonomi internasional. Nilai tukar valuta asing (kurs) adalah harga uang asing dalam satuan mata uang domestik (Samoelson, 1995: 450). Perdagangan antara negara dimana masing-masing mempunyai alat tukarnya sendiri mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan mata uang lainnya, yang disebut nilai tukar valuta asing (Boediono, 1981).
Disamping berperan dalam perdagangan internasional, kurs juga berperan dalam perdagangan valuta asing pada suatu negara atau antar negara sebab valuta asing juga merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan. Bagi negara yang kurang kuat nilai mata uangnya maka valuta asing merupakan alternatif investasi bagi masyarakat di negara tersebut Permintaan dan penawaran valuta asing terjadi karena ada transaksi ekspor dan impor baik modal, barang maupun jasa. Semakin besar volume ekspor dan impor akan semakin besar pula jumlah valuta asing yang dibutuhkan serta akan semakin banyak pula jenis valuta asing yang dibutuhkan sesuai dengan banyaknya negara yang menjadi mitra transaksi.
Permintaan suatu negara terhadap valuta asing bersumber pada impor barang atau jasa dan terjadinya ekspor modal (capital export) dan transfer valuta asing untuk berbagai kepentingan lainnya dari dalam negeri ke luar negeri. Untuk pembayaran barang dan jasa yang impor, importir memerlukan valuta asing. Semakin banyak barang atau jasa yang diimpor akan semakin banyak pula suatu negara membutuhkan valuta asing. Akibatnya, kurs valuta asing akan meningkat jika dibandingkan dengan uang lokal. Sebaliknya, semakin banyak suatu negara melakukan ekspor modal dan transfer valuta asing untuk be rbagai kepentingan di luar negeri, ini akan meningkatkan kurs valuta asing jika dibandingkan dengan uang lokal atau domestik (Khalwaty, 2000).
Sumber-sumber permintaan valuta asing dapat disebutkan sebagai berikut:
1. Para importir barang dan jasa
2. Para investor yang memerlukan valuta asing untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban luar negerinya yang timbul dari transaksi-transaksi pembelian surat-surat berharga dari penduduk negara lain atau transaksi pemberian pinjaman kepada penduduk negara lain.
3. Para debitur dalam negeri yang memerlukan valuta asing untuk melunasi kewajiban-kewajiban luar negerinya yang telah jatuh tempo atau untuk membayar bunga pinjaman luar negerinya.
4. Wisatawan-wisatawan dalam negeri yang akan melawat ke luar negeri.
5. Perusahaan-perusahaan asing yang harus membayar deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham di luar negeri.
6. Rumah-rumah tangga keluarga yang membutuhkan valuta asing untuk membiayai studi anggota keluarganya yang belajar di luar negeri.
7. Pemerintah yang membutuhkan valuta asing untuk membiayai perwakilan-perwakilannya di luar negeri, untuk menyelesaikan hutang-hutang luar negerinya yang telah jatuh tempo.
8. Para spekulan yang misalnya saja meramalkan akan adanya tindakan kebijakan devaluasi, mempunyai tendensi untuk berlomba -lomba membeli valuta asing.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang merupakan sumber permintaan valuta asing adalah semua transaksi luar negeri otonom debit. Sedangkan semua transaksi luar negeri otonom kredit merupakan sumber penawaran valuta asing (Soediyono, 1991).





A. SUKU BUNGA DAN PERMINTAAN VALUTA ASING

Pemahaman tentang teori dan teknik pengujian tentang pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap perubahan permintaan valuta asing sangat penting bagi para pelaku di bursa valas agar dapat menghasilkan proyeksi kurs yang akurat, tidak menyimpang jauh dari kenyataan. Teori dan studi empiris yang menjelaskan tentang bagaimana permintaan valas bereaksi terhadap perubahan tingkat inflasi dan suku bunga, terdapat tiga macam teori paritas (teori keseimbangan), yaitu Teori Paritas Suku Bunga (Interest Rate Pariety Theory = IRP Theory), Teori Paritas Daya Beli (Purchasing Power Pariety Theory = PPP Theory), Teori Efek Fisher Internasional (International Fisher Efect Theory). Ketiga macam teori tersebut menunjukkan adanya hubungan yang berbeda tentang perubahan tingkat inflasi dan suku bunga terhadap reaksi perubahan permintaan valas. Dengan adanya hubungan yang berbeda tersebut, terlihat adanya pertentangan antara ketiga teori tersebut yang dapat terjadi dalam waktu yang bersamaan. Masing-masing teori mempunyai keunggulan dan kelemahan yang apabila digunakan secara bersama-sama akan memperluas wawasan dalam mengkombinasikannya dari segi positif. Dengan melihat keunggulannya akan dapat menghasilkan suatu proyeksi yang paling cermat dengan tingkat resiko yang paling kecil (Khalwaty, 2000).

1.Interest Rate Pariety Theory

Dengan menggunakan teori paritas suku bunga dapat diketahui hubungan antara bursa valas dan pasar uang internasional Interest Rate Pariety Theory (IRPT) paling banyak digunakan dalam literatur keuangan internasional yang menyatakan bahwa perbedaan tingkat suku bunga pada pasar keuangan internasional mempunyai kecenderungan yang sama dengan forward rate premium atau forward rate discount. IRPT menekankan pada perbedaan antara kurs forward dan kurs spot yang tercermin dari perbedaan tingkat suku bunga antara dua negara. Kurs forward mata uang suatu negara yang mengandung premi ditentukan oleh perbedaan tingkat suku bunga antar negara. Akibatnya arbitrase suku bunga yang ditutup akan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan suku bunga domestik. Variabel yang digunakan pada IRPT adalah premi forward dan perbedaan suku bunga antar dua negara (Khalwaty, 2000). Untuk mengetahui hubungan antara foreign country premium (fr premium) dan forward rate discount dari suatu valas dan tingkat suku bunga di pasar uang dapat digunakan rumus :
An=Ah/SR(1+if)FR
Keterangan :
An = Amount, yaitu jumlah uang dalam negeri yang akan diterima pada akhir suatu periode investasi.
Ah = Amount, yaitu jumlah uang dalam negeri yang diinvestasikan dalam periode tertentu.
If = Interest Rate, yaitu tingkat suku bunga deposito di luar negeri.
Sr = Spot Rate.
FR = Forward Rate.


2. Purchasing Power Parity Theory

Teori Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity Theory = PPPT) digunakan untuk menganalisa pengaruh inflasi antara dua negara terhadap kurs valas. PPPT disebut juga Teori Paritas Daya Beli, Teori Keseimbangan Daya Beli atau Teori Kesamaan Daya Beli yang di ciptakan oleh Gustav Cassel setelah Perang Dunia II. Variable-variabe yang digunakan dalam PPPT adalah perubahan kurs spot dalam persentase dan perbedaan laju inflasi antar dua -negara. Menurut PPPT, kurs spot suatu valas akan berubah sebagai reaksi terhadap inflasi antara dua negara yang mengakibatkan daya beli seseorang ketika dia belanja di negara sendiri akan sama dengan mereka belanja di luar negeri. Kurs valas cenderung mengalami perubahan kearah rasio daya beli antara dua mata uang dalam jangka panjang (Khalwaty, 2000).

3. International Fisher Effect Theory

IRPT memfokuskan pembahasannya pada penyebab terjadinya perbedaan antara kurs forward dengan kurs spot yang dapat mencerminkan perbedaan antara tingkat suku bunga antara dua negara dalam suatu periode tertentu. Sedangkan pada PPPT dan International Fisher Effect Theory (IFET) memfokuskan pembahasannya pada bagian kurs spot berubah sepanjang waktu. International Fisher Effect Theory memprediksikan bahwa kurs spot bergerak mengikuti perbedaan suku bunga antar negara. Dengan demikian terdapat hubungan antara International Fisher Effect Theory dengan PPPT, karena perbedaan tingkat suku bunga antar dua negara dipengaruhi oleh perbedaan tingkat inflasi antar negara (Khalwaty, 2000).
a. Effect Theory
Analisis IFET menggunakan variable -variabel dasar persentase perubahan kurs spot dan perubahan suku bunga antar dua negara. IFET berdasar pada teori Irving Fisher yang menyatakan bahwa tingkat bunga mominal (i) di setiap negara akan sama dengan Real Rate Return (r) di tambah dengan tingkat inflasi yang diharapkan (I). Secara formulatif, teori Irving Fisher adalah
i = r + Inflasi
Teori Effek Fisher menjelaskan bahwa tingkat suku bunga pada dua negara yang berbeda akan terjadi akibat adanya perbedaan tingkat inflasi yang diharapkan. IFET didasarkan pada teori effek Fisher yang pada prinsipnya mirip dengan IRPT, karena menggunakan perbedaan tingkat suku bunga dalam menjelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan kurs valas. Jadi perbedaan tingkat suku bunga yang terjadi antara beberapa negara baik menurut PPPT maupun International Fisher Effect Theory antara lain disebabkan oleh perbedaan tingkat inflasi (Khalwaty, 2000).
b. Kelemahan IFET
IFET sebenarnya memliki beberapa kalemahan yang harus dicermati saat kita memprediksikan fluktuasi kurs yang disebabkan pengaruh inflasi dan suku bunga antar-dua negara. Kelemahan IFET antara lain (Khalwaty, 2000) :
1) Hasil perhitungan kurs valas tidak selalu tepat dan validitasnya tidak selalu dapat dibuktikan karena inflasi mempengaruhi perubahan valas. Akibatnya perubahan kurs tidak selalu sama dengan perubahan tingkat inflasi.
2) Selain pengaruh inflasi yang dominan terhadap fluktuasi kurs valas, harus dicermati pula pengaruh dari kontrol otoritas moneter, posisi neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, produk domestik bruto, permintaan dan penawaran valas serta sentimen bursa valas yang tidak masuk dalam variabel perhitungan pada IFET.
3) Berdasarkan hasil uji empirik, perbedaan tingkat inflasi antara dua negara yang dijadikan variabel dalam memprediksi fluktuasi kurs valas pada IFET tidak selalu memberi hasil yang akurat. Penyebabnya tidak dimasukkannya variabel-valiabel lain yang turut berpengaruh seperti perbedaan tingkat suku bunga antar dua negara dan kebijakan ekonomi makro.

4. International Parity Condition

Menyadari kelemahan-kelemahan mendasar dari IRPT, PPPT dan IFET yang digunakan dalam memprediksi kurs valas sejak digunakan sistem kurs mengambang, para pakar terus berusaha mengatasi dari kelemahan teori tersebut.
Dengan menganalisis Parity Condition, investor yang menginginkan keuntungan jangka pendek harus melakukan investasi atau piutang dalam valas dengan tingkat bunga yang relatif tinggi dengan kecenderungan berapresiasi. Sebaliknya, jika ia meminjam atau berhutang valas hendaklah ia memilih tingkat bunga yang relatif rendah serta mempunyai kecemderungan akan terdepresiasi. Dengan Parity Condition Analisys akan diketahui sebab-sebab terjadinya kenaikan tingkat suku bunga. Dengan menaikkan tingkat suku bunga pemerintah dapat mengurangi JUB. Tingkat suku bunga kredit yang tinggi dapat digunakan untuk membayar biaya bunga. Tingkat inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah akan mendorong investasi dan selanjutnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional secara proposional (Khalwaty, 2000).

B. PERMINTAAN UANG KEYNESIAN

Keynes memiliki pandangan bahwa permintaan uang ditentukan oleh tiga tujuan yaitu (i) Untuk membiayai transaksi, (ii) untuk berjaga-jaga, dan (iii) untuk spekulasi. Dua tujuan yang utama ditentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan tujuan yang ketiga ditentukan oleh tingkat suku bunga, yang merupakan pendapatan yang diperoleh apabila uang yang tersedia untuk spekulasi dengan membungkan di bank atau membeli obligasi.

1. Permintaan Uang Untuk Transaksi

Baumol (1952) dan Tobin (1956) menjelaskan tendensi seseorang dalam menggunakan uang untuk tujuan transaksi dalam teorinya yang dikenal dengan An Inventory Theoretic Approach. Teori ini pada dasarnya menerangkan bahwa seseorang tidak akan mengunakan uang dalam bentuk tunai dan disimpan dirumah. Dia akan menyimpan uang di bank dan mengharapkan bunga dari simpanannya. Seringnya seseorang untuk pergi ke bank mengambil uangnya untuk membiayai transaksinya tergantung pada dua faktor yaitu : biaya untuk pergi ke bank dan bunga yang diperoleh dari menyimpan uang di bank.

2. Permintaan Uang Untuk Berjaga-jaga

Dalam jangka pendek dan jangka panjang seseorang perlu menyisihkan dana untuk berjaga -jaga. Dalam jangka panjang uang digunakan untuk membiayai hari tua dan biaya anak tidak akan disimpan dalam bentuk uang giral. Biasanya dana tersebut dalam bentuk investasi misalkan saham atau obligasi atau harta benda yang memiliki nilai lebih tinggi dimasa depan. Hal itu akan dilakukan untuk berjaga-jaga dalam jangka panjang.
Dalam jangka pendek fungsi uang untuk berjaga -jaga digunakan seseoarang dalam kondisi diluar biasanya. Misal seseorang yang naik berpergian dengan naik bis, dia akan membawa uang yang lebih tidak sekedar untuk perjalanan dan makan. Tetapi dia akan membawa uang yang lebih untuk berjaga-jaga jika ia kecopetan. Seperti halnya dalam mengunakan uang untuk transaksi, dana yang digunakan untuk berjaga-jaga ini akan selalu gigunakan secara efisien. Artinya orang akan rasional untuk mendapatan bunga dari uang yang tidak digunakan. Dengan demikian analisis An Inventory Theoretic Approach bisa diaplikasikan kepada cara pengunaan untuk kebutuhan berjaga-jaga.

3. Permintaan Uang Untuk Spekulasi

Seseorang akan selalu memikirkan memperoleh pendapatan dari kelebihan uang yang dimiliki. Hal tersebut memungkinkan seseorang untuk melakukan spekulasi. Dalam pandangan Keynes menjelaskan bahwa hubungan antara suku bunga dan permintaan uang akan bersifat negatif. Yaitu pada saat suku bunga tinggi permintaan uang semakin kecil dan pada saat suku bunga rendah permintaan uang semakin meningkat. Sifat yang demikian disebabkan oleh sifat permintaan uang untuk spekulasi yang sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Keynes dalam analisisnya memisalkan perekonomian hanya terdiri dari dua bentuk asset keuangan yaitu uang tunai dan obligasi. Karena orang memiliki persepsi yang berbeda tentang suku bunga normal, maka individu akan menentukan suku bunga yang relatif. Dengan demikian setiap individu akan menggantikan uang yang dispekulasikan dengan obligasi. Atau sebaliknya. Namun secara umum dapat dikatakan semakin tinggi suku bunga semakin banyak investor yang membeli obligasi dengan mengunakan uang yang disisihkan untuk spekulasi. Seseorang akan membeli obligasi apabila suku bunga yang berlaku sama dengan suku bunga normal. Apabila suku bunga normal berbeda dengan suku bunga yang berlaku individu tersebut akan melihat jika lebih tinggi ia akan tetap memegang obligasi. Dengan anggapan pada saat suku bunga kembali normal harga obligasi akan naik. Dan sebaliknya jika lebih rendah ia akan segera menjual obligasinya karena ia akan mendapat keuntungan yang lebih cepat.

D. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VALUTA ASING

1. Supply Foreign Currency
Valas atau forex sebagai benda ekonomi mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa valas atau forex market. Sumber-sumber penawaran atau supply valas tersebut terdiri atas: (a) Ekspor barang dan jasa yang menghasilkan valas atau forex.(b) Impor modal atau capital import dan transfer valas lainnya dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan sumber-sumber permintaan atau demand valas tersebut terdiri
atas: (a) Ekspor modal atau capital export dan transfer valas lainnya dari dalam negeri ke luar negeri. (b) Impor barang dan jasa menggunakan valas atau forex Sesuai dengan teori mekanisme pasar, setiap perubahan permintaan dan penawaran valas yang terjadi di bursa valas tentu akan mengubah harga atau nilai valas atau forex rate -nya.

2. Posisi Balance of Payment (BOP)

Balance of Payment atau neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasioanal yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dan peduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

3. Tingkat Bunga

Pengaruh tingkat bunga dapat dijelaskan berikut ini. Dengan adanya reunifikasi Jerman, pemerintah Jerman memerlukan dana yang cukup besar untuk membangun wilayah eks Jerman Timur. Karena permintaan dana yang besar tersebut, pemerintah Jerman menaikan tingkat bunganya untuk menarik modal luar negeri ke Jerman, terutama dari USA. Banyaknya valas dalam bentuk USD akan masuk ke Jerman akan menyebabkan peningkatan permintaan DEM dan penawaran USD sehingga kurs valas atau forex rateDEM/USDberubah dari DEM2.00/USD menjadi DEM1.90/USD.

2. Ekspektasi dan Spekulasi

Pada dasarnya, ekspektasi dan spekulasi yang timbul di masyarakat akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valas yang akhirnya akan mempengaruhi kurs valas atau forex rate. Demikian pula halnya dengan isu dan rumor, misalnya sakitnya Presiden atau Menteri Keuangan dapat mempengaruhi sentimen dan ekspektasi masyarakat sehingga mempengaruhi permintaan dan penawaran valas yang akan berakibat pada fluktuasi kurs valas. Salah satu contoh kongkret adalah naiknya kurs USD, hingga mencapai sekitar Rp6.000/USD, karena adanya isu/rumor sekitar kesehatan Presiden pada bulan November/Desember 1997.




Kesimpulan

Valas atau forex sebagai benda ekonomi mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa valas atau forex market. . Seseorang akan membeli obligasi apabila suku bunga yang berlaku sama dengan suku bunga normal. Apabila suku bunga normal berbeda dengan suku bunga yang berlaku individu tersebut akan melihat jika lebih tinggi ia akan tetap memegang obligasi. Dengan anggapan pada saat suku bunga kembali normal harga obligasi akan naik. Dan sebaliknya jika lebih rendah ia akan segera menjual obligasinya karena ia akan mendapat keuntungan yang lebih cepat.
Disamping berperan dalam perdagangan internasional, kurs juga berperan dalam perdagangan valuta asing pada suatu negara atau antar negara sebab valuta asing juga merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan.







Dickey, David and Wayne A. Fuller, 1979, "Distribution of Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root", Journal of The American Statistic Assosiation,74
Engle , RF and C.W.J Granger, 1987, "Cointegration and Error Correction Representation, Estimation and Testing", Econometrica, 55
Gujarati, 1995, Basic Econometric, McGraw-Hill, New York
Insukindro, 1990, " Komponen Koefisien Regresi Jangka Pnjang Model Ekonomi: Sebuah Study Kasus Impor Barang di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 5 , No 2
Mussa, M, 1976, The Exchang Rate, The Balance of Payment and Monetary and Fiscal Policy Under a Regime of Controlled Floating", dalam The Economy of Exchange Rate : Selected Studies ,J. Frenkel dan Harry G. Jhonson (editor) Addison and Wesle, USA
http://kursrupiahindonesia.google.search.co.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kependidikan yang serius dihadapi oleh negara berkembang pada umumnya, antara lain berkisar pada masalah mutu pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas, dan lapangan pekerjaan. Membidik masalah yang terakhir, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti ketiga masalah lainnya, memiliki greget yang lain. Kekurangtersediaan lapangan pekerjaan akan berimbas pada kemapanan sosial dan eksistensi pendidikan dalam perspektif masyarakat.

Pada masyarakat yang tengah berkembang, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfatan kesempatan kerja yang ada. Dalam arti lain, tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan, adalah teraihnya lapangan kerja yang diaharpkan. Atau setidak-tidaknya, setelah lulus dapat bekerja di sektor formal yang memiliki nilai "gengsi" yang lebih tinggi di banding sektor informal.

Dengan demikian, keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga berpotensi untuk tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja, secara linear berpotensi menggugat eksistensi dan urgensi pendidikan dalam perspektif masyarakat. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan secara signifikan terhadap eksistensi lembaga pendidikan.

Lapangan pekerjaan merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan "pendidikan". Maka merembaknya isyu pengangguran terdidik menjadi sinyal yang cukup mengganggu bagi perencana pendidikan di negara-negara berkembang pada umumnya, khususnya juga di Indonesia.

Sementara dampak sosial dari jenis pengangguran ini relatif lebih besar. Kelompok ini memiliki "daya gerak" yang cukup besar untuk menciptakan dinamika dalam masyarakat. Mengingat kompleksnya masalah ini, maka upaya pemecahannyapun tidak sebatas pada kebijakan sektor pendidikan saja, namun merembet pada masalah lain secara multi dimensional.

B. Rumusan Masalah

Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi dalam pembangunan sumber daya manusia yang tengah dilakukan saat ini. Krisis ekonomi yang kini dihadapi ternyata telah memporakporandakan tatanan kehidupan bangsa. Indikasi kerusakan itu terlihat pada jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang membengkak dalam waktu yang relatif singkat. data Bappenas menunjukkan pada tahun 1998 penduduk miskin telah mencapai 80 juta orang, yang berarti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 22,4 juta orang saja. Selanjutnya data BPS pun mencatat angka pengangguran pada tahun 1999 sebesar 6,37 juta orang. Yang kemudian di akhir 1999, jumlah pengangguran semakin membengkak, yakni mencapai 14 juta orang dan tenaga kerja setangah menganggur mencapai 35 juta orang.

Fenomena pengangguran sering menyebabkan timbulnya masalah sosial lainnya. Di samping tentu saja akan menciptakan angka produktivitas sosial yang rendah, dimana pada gilirannya akan menurunkan tingkat pendapatan masyarakat.

Salah satu bentuk pengangguran yang populer dewasa ini adalah pengangguran terdidik.

Kekurangselarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja merupakan penyebab utama terjadinya jenis pengangguran ini. Pengangguran terdidik secara potensial dapat menyebabkan (1) timbulnya masalah-masalah sosial dengan tingkat rawan yang lebih tinggi. (2) menciptakan pemborosan sumber daya pendidikan. (3) menurunkan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan.

Apresiasi ini sebenarnya harus menjadi "Conditio sine Quanon" untuk pembangunan SDM. Sulit dibayangkan SDM berkualitas akan tercapai bila tidak disertai oleh meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan. Dan akan sangat muskil APK meningkat, bila tidak disertai oleh apresiasi masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan.

Menurunnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan itu di , ditandai oleh: (a) berkurangnya jumlah siswa (di samping akibat keberhasilan KB), (b) meningkatnya jumlah tenaga kerja (TK) unskill and uneducated dalam sektor sekunder, (c) rendahnya angka melanjutnya pendidikan (di Jawa Barat hanya 57% lulusan SD meneruskan ke SMP), (d) meningkatnya jumlah pengguna jasa pendidikan luar negeri.

B. Tujuan Penulisan

Tulisan ini mencoba memperjelas permasalahan yang ada pada jenis pengangguran ini dan alternatif pemecahan macam apa yang harus dilakukan guna mengatasi masalah pengangguran terdidik ini, dilihat dari perspektif pendidikan. Khususnya dalam konstelasi penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan tinggi keguruan (LPTK). Tujuan penulisan ini juga sebagai tugas akhir semester mata kuliah ekonomi ketenagakerjaan oleh dosen Drs. Idris,Ms.i pada prodi ekonomi pembangunan fakultas ekonomi universitas negeri padang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengangguran Terdidik

Pengangguran terdidik terjadi antara lain sebagai akibat dari lemahnya perencanaan pendidikan. Di samping sebagai akibat langsung dinamika ekonomi masyarakat dan krisis ekonomi yang dihadapi. Lemahnya perencanaan pendidikan dapat dilihat dari ketidaksesuaian supply dan demand lulusan lembaga pendidikan. Telah terjadi gap yang sangat lebar antara keluaran, baik jumlah maupun kompetensi, dengan harapan lapanga kerja. Sehingga gap ini menciptakan barisan pengangguran yang semakin panjang di kalangan kelompok terdidik. Dan barisan ini dari tahun ketahun semakin panjang, apalagi diperparah oleh menurunnnya kinerja ekonomi sebagai akibat dari krisis.

B. Masalah Supply dan Demand

Secara empiris telah terjadi kekurang-sepadanan antara Supply dan Demand keluaran pendidikan. Dalam arti lain, adanya kekurangcocokan kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja, dimana friksi profil lulusan merupakan akibat langsung dari perencanaan pendidikan yang tidak berorentasi pada realitas yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan dilaksanakan sebagai bagian parsial, terpisah dari konstelasi masyarakat yang terus berubah. Pendidikan diposisikan sebagai mesin ilmu pengetahuan dan teknologi, cenderung lepas dari konteks kebutuhan masyarakat secara utuh.

Hal-hal tersebut dapat dilihat dari berbagai friksi, antara lain, friksi tingkat pendidikan, friksi komptensi, dan friksi substansi.

Pertama, friksi tingkat pendidikan ditandai oleh kekurangsesuaian antara kebutuhan, terhadap lulusan suatu tingkat pendidikan tertentu, dengan persediaannya. Friksi ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam bursa kerja dan menyebabkan menumpuknya lulusan program pendidikan pada tingkat tertentu, namun justru kekurangan pada segmen yang lainnya. Mengenai hal itu dapat dilihat pada tabel 2, dimana kebutuhan tenaga kerja dengan kualifikasi tamat SD, tamat SLTP, dan tamat SLKTP sejauh ini masih mengalami kekurangan. Khusus untuk SLKTP, kenyataan itu sangat ironis, mengingat hampir dua dasa warsa terakhir lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan kualifikasi ini, SMEP, ST, SKKP dan sejenisnya, malah telah ditutup.

Tabel 2 Analisis Keseimbangan antara Kebutuhan dan Penyediaan Tenaga Kerja menurut Tingkat Pendidikan Sampai Pelita VI

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	KEBUTUHAN (000)	%	PERSEDIAAN (000)	%	KESEIMBANGAN(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Tidak sekolah Tid. tamat SD Tamat SD Tamat SMP Tamat SLKTP Tamat SMU Tamat SMK Tamat PT (S0) Tamat PT (S1)	-3.900.1 954.7 8.429.5 2.164.1 382.7 1.411.9 1.551.0 343.7 173.2	-33.9 8.3 73.2 18.8 3.3 12.3 13.5 3.0 1.5	0.0 1.817.2 2.530.2 2.104.0 153.4 2.191.0 2.041.8 393.3 630.6	0.0 15.3 21.3 17.7 1.3 18.5 17.2 3.3 5.3	*) 862.5 -5.899.3 -60.1 -229.3 779.1 490.8 49.6 457.4
	Jumlah	11.510.7	100	11.861.5	100	350.8

Sumber: Bappenas, Depdikbud, Depnaker, dan BPS, 1993

Sementara pada tingkat pendidikan di atasnya, jumlah permitaan dengan persediaan yang ada, cenderung jumlah persediaan lebih tinggi dibanding kebutuhan. Sebenarnya bisa dilakukan menurunan kualifikasi untuk kepentingan penyerapan kesempatan kerja, namun justru disitulah eksistensi pendidikan terganggu dalam persepsi masyarakat.

Kenyataan tersebut sama sekali tidak menapik keberhasilan pembangunan pendidikan, sehingga tingkat pendidikan masyarakat lebih meningkat. Namun, masalahnya terletak pada perencanaan pendidikan yang tidak melihat pendidikan sebagai wacana yang dipenuhi oleh disparitas, baik pada tataran input, proses, maupun output.

Kedua, friksi komptensi sebagai akibat lemahnya perencanaan penetapan bidang keilmuan. Polarisasi yang tajam antara program pendidikan eksak dan non-eksak menyebabkan lulusan dengan kompetensi tertentu lebih banyak menganggur ketimbang pada program kompetensi lainnya. Penjurusan yang kaku serta sikap arogansi keilmuan telah membawa lulusan suatu lembaga pendidikan terpojok pada satu sisi yang "gelap" tanpa memiliki pilihan yang lain.

Angkatan kerja dengan kualifikasi kompetensi pada ilmu-ilmu sosial dan juga ilmu kependidikan ternyata telah berlebih dan memberikan kontribusi yang bermakna pada penciptaan angka pengangguran. Sarjana ilmu-ilmu sosial memberikan kontribusi di atas 50% terhadap angka pengguran, dan sarjana pendidikan memberikan kontribusi sebanyak 15%, pada akhir Pelita V.

Tabel 3 Distribusi Pengangguran Terdidik (Lulusan S1)
berdasarkan Bidang Keilmuan Sampai Pelita V

	BIDANG	1983		1984		1985		1986
No	KEILMUAN	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1 2 3 4 5 6 7	Ilmu Pasti-Alam Teknologi Ilmu Pertanian Ilmu Kesehatan Ilmu-Ilmu Sosial Ilmu Kependidikan Lainnya	159 416 1.055 430 3.050 1.257 196	2.42 6.34 16.07 6.55 46.47 19.15 2.99	166 784 859 356 10.727 860 1.393	0.77 5.18 5.92 2.35 70.89 5.68 9.21	169 507 1.818 316 8.868 3.175 1.355	1.04 3.13 11.22 1.95 54.71 19.59 8.36	277 1.211 1.706 414 10.054 2.664 1.004	1.60 6.99 9.84 2.39 58.02 15.57 5.79

Sumber : Analisis Pasar Kerja, Departemen Tenaga Kerja, 1987

Dengan demikian sudah saatnya jurusan atau program studi yang berada di rumupun itu dikurangi. Dan sumberdaya pendidikannnya disalurkan pada jurusan atau program studi lain yang masih belum jenuh. Perubahan IKIP menjadi universitas merupakan langkah yang tepat dalam konteks ini, namun dalam prakteknya masih dihadapi kebingungan karena konflik kepentingan dalam manajemen IKIP itu sendiri.

Ketiga, friksi substansi berawal dari validitas dan realibilitas kurikulum -contents- terhadap tujuan pembelajaran. Sejauh ini terdapat gejala contardicio internemis antara kurikulum dengan nama lembaga yang disandangya. Hal ini tidak semata kesalahan perangkat yang ada pada sistem pendidikan, namun bisa juga sebagai akibat intervensi kepentingan di luar pendidikan -misal, politik- dalam pendidikan.

Tabel 4 membuktikan adanya distorsi antara substansi tujuan pembelajaran dengan pencapainnya. Sekolah menengah kejuruan -SMEA atau STM- pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja, sedang SMU diarahkan untuk meneruskan ke jenjang lebih tinggi. Namun pada pada tabel 3 terlihat bahwa lulusan sekolah kejuruan lebih relatif lama menganggur ketimbang lulusan SMU.

Hal ini tidak semata kesalahan perangkat sistem pendidikan, namun juga kemungkinan adanya distorsi lain dalam sistem sosial kita. Akan tetapi kenyataan tersebut memberikan indikasi bahwa kinerja lulusan SMK dengan SMU tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Sehingga lapangan kerja yang semestinya secara substansial hanya bisa diisi oleh lulusan SMK ternyata juga bisa diisi oleh lulusan SMU.

Tabel 4 Persentase Lamanya Menganggur bagi Lulusan Jenis Pendidikan
yang Berbeda di Pendidikan Menengah.

Jenis Sekolah	Lang-sung	0-3 Bulan	4-6 Bulan	7-9 Bulan	10-12 Bulan	13-15 Bulan	16-18 Bulan	> 18 Bulan	Jumlah Kasus
SMA Negeri Swasta SMEA Negeri Swasta STM Negeri Swasta Total Negeri Swasta	3,1 4,6 2,6 3,7 3,1 3,5 11,8 11,8	6,1 7,6 12,9 12,8 12,7 12,4 11,8 11,8	7,6 6,9 10,0 11,3 8,9 10,5 9,1 10,4	15,3 14,5 11,7 12,8 10,0 8,7 11,8 11,2	17,6 13,7 13,8 11,8 14,7 11,0 14,7 11,7	20,6 12,2 16,0 16,0 16,2 19,2 16,9 16,9	9,9 15,3 12,6 10,2 14,3 16,6 12,7 13,8	19,8 25,2 20,3 21,5 20,1 18,0 20,2 20,4	131 131 349 382 259 427 739 940

Sumber : Analisis Pasar Kerja, Departemen Tenaga Kerja, 1987

C. Investasi Pendidikan

Investasi, pelayanan, pendapatan masyarakat, dan penghargaan terhadap lulusan telah menjadi simpul-simpul dalam rentang masalah mutu lulusan program pendidikan. Penghasilan masyarakat yang rendah tidak mempu menciptakan investasi yang besar dalam pendidikan, keadaan itu menyebabkan rendahnya pelayanan pendidikan sekaligus berkorelasi dengan kinerja lulusan dan rendahnya penghargaan terhadap lulusan. Dan pada akhirnya menyebabkan rendah pula penghasilan dan kepercayaan diri tenaga kerja terdidik.

Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat pada tahun 1995 sebesar 925 $ /perkapita/tahun dan akhir Pelita VI di atas 1000 $, namun kemudian terpuruk sampai 600 $ akibat krisis, menyebabkan melemahnya tabungan dan investasi masyarakat khususnya untuk pendidikan. Semenetara alokasi untuk sektor pendidikan dalam APBN juga masih relatip kecil. Dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura bahkan dengan Filipina alokasi anggaran kita yang masih di bawah 10% jelas sangat kecil, Indonesia 8%, sementara negara ASEAN lainnya 25%. Lemahnya investasi pendidikan akan berakibat terhadap mutu proses dan mutu lulusan.

Sementara akibat dari pembangunan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat. Bila kebutuhan ini tidak diimbangi dengan perbaikan mutu penyelenggaraan pendidikan di dalam negeri, masyarakat berpenghasilan tinggi akan berpaling lebih dalam lagi pada pelayanan jasa pendidikan di luar negeri. Keadaan ini jelas akan merugikan ekonomi negara dan khususnya akan lebih melemahkan investasi pendidikan.

Rendahnya investasi pendidikan telah memposisikan kegiatan pendidikan sebagai mesin penghasil manusia "berijazah" namun miskin kompentensi. Lulusan lembaga pendidikan menjadi produk massa, dan program pendidikan lebih diarahkan sebagai program populis ketimbang sebagai program sistimatis untuk meningkatkan mutu SDM. Hal ini tidak terlepas dari tarik menarik kepentingan pendekatan kualitas dan kuantitas dalam kebijakan pendidikan kita.

BAB III
PEMBAHASAN

PENDIDIKAN, PENGANGGURAN DAN PENGANGGURAN TERDIDIK

Dari diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengangguran terdidik bermula dari permasalahan mikro, yakni kebijakan manajemen pembelajaran, dan dapat bermula dari permasalahan makro, yakni kebijakan pendidikan secara nasional. Dalam konteks itu, maka opsi pemecahan masalah harus dimulai dari kedua pendekatan itu. Atau setidak-tidaknya, opsi pemecahan masalah seyogyanya bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan kedua hal tu secara berimbang. Sehingga dalam action plan yang dibuat, juga seyogyanya, mempertimbangkan sinergitas berbagai komponen yang langsung maupun tidak langsung berkait dengan masalah tersebut.

Untuk kepentingan itu, maka disarankan berbagai pemikiran untuk pemecahan masalah pengangguran terdidik antara lain sebagai berikut:

Pertama, melaksanakan reorentasi lembaga pendidikan, reorentasi itu menyangkut, (1) reorentasi pendekatan, (2) reorentasi program, dan (3) reorentasi kelembagaan.

1. Reorentasi pendekatan, khususnya dalam memodifikasi pendekatan dari kuantitatif menjadi kuantitatif-kualitatif.

Dalam arti pendekatan pemerataan harus diimbangi secara proporsional dengan perhatian terhadap mutu proses dan hasil pendidikan. Dengan demikian, secara bertahap mutu lulusan dapat lebih diterima dunia kerja dan secara absolut mampu mengimbangi laju dinamika dunia kerja. Konsekwensi dari pada itu, pendidikan harus dilihat sebagai upaya rasional. Dalam arti lain pendidikan harus dilihat sebagai proses investasi bukan lagi proses konsumtif. Sehingga pesan-pesan dan kepentingan yang berada di luar kepentingan pendidikan harus mulai dihapus. Dan campur tangan, dari pihak manapun, yang kurang proporsional dengan upaya peningkatan kualitas program pendidikan sebaiknya dihindari. Guru harus dihargai sebagai perkerjaan profesional yang memiliki hak untuk memanfaatkan "bargaining position" nya secara bermartabat. Karena dengan kesadaran profesional seperti itu, guru secara lebih aktif dapat memberikan kontribusinya terhadap perbaikan kualitas proses pembelajaran.

2. Reorentasi program, memberdayakan program "link and match" melalui "cooperative education" dan "dual system" dalam kurikulum.

Untuk itu perlu peningkatan kemampuan dalam pembobotan kurikulum, mutu tenaga pengajar, dan kepedulian dunia kerja. Lembaga pendidikan merupakan sub sistem dari sistem sosial pembangunan, oleh itu keberadaan dan eksistensinya tidak lepas dari sub sistem lainnya. Dengan demikian sharing ide maupun aktivitas lainnya yang bernuansa sinergi dengan komponen lain hendaknya harus merupakan bagian tak terpisahkan dari program perbaikan sinambung (countinues improvement) program pembelajaran. Pengabaian dari fakta tersebut hanya menciptakan "menara gading" yang tidak memiliki manfaat yang berarti bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya bagi penciptaan kesiapan lulusan untuk berkiprah dalam dunia kerja.

3. Reorentasi kelembagaan, perlu mengkaji ulang keberadaan lembaga pendidikan yang memiliki tingkat kejenuhan untuk lulusannya di lapangan kerja.

Konversi IKIP ke dalam Universitas merupakan langkah kongkrit yang perlu terus dilaksanakan secara konsisten, konversi itu berimplikasi pada menurunnya jumlah penawaran tenaga pengajar yang secara langsung akan menyebabkan meningkatnya penghargaan dan harkat hidup tenaga pendidik. Kebijaksanaan konversi ini pun dapat dilakukan untuk lembaga pendidikan lainnya terutama pada bidang keilmuan yang sudah jenuh.

Kedua, Investasi sosial (peningkatan anggaran pendidikan) sebagai perangsang investasi individual. Untuk mengatasi kebocoran devisa akibat larinya dana pendidikan masyarakat berpenghasilan tinggi ke luar negeri, perlu diupayakan pendirian sekolah unggulan baik yang dibiayai oleh swasta maupun pemerintah. Untuk itu perlu seperangkat kebijakan guna lebih memperlancar program tersebut, di antaranya: (a) regulasi pengelolaan pendidikan, dan (b) meningkatkan investasi pemerintah lewat peningkatan anggaran pendidikan.

Ketiga, sebagai salah satu alternatif untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja terdidik perlu diperluas kesempatan berkembangnya sektor informal. Daya serap sektor ini cukup besar dan memiliki kemampuan yang tak terbatas. Pelita IV 56% TK terserap di sektor ini sementara sektor formal terutama bidang jasa memiliki kemampuan serap yang sangat terbatas. Berbagai kebijaksanaan untuk memberi peluang berkembang sektor informal harus terus diupayakan dengan tidak mengurangi usaha penanganan ekses negatif dari berkembangnya sektor ini.

BAB IV

Penutup

1. Kesimpulan

Penerapan konsep manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan memuat kandungan tentang sistem kerja yang terintegrasi antara dunia pendidikan tinggi dengan pengguna. Keluaran perguruan tinggi seyogyanya memiliki nilai relevansi dan koherensi yang tinggi dengan dunia kerja, sehingga kesan "pemborosan" pada pendidikan tinggi di Indonesia dapat ditepis, dan secara makro pengguran terdidik dapat ditekan. Kondisi itu dapat terwujud lebih cepat, bila pembenahan manajemen internal didukung oleh komitmen pemerintah yang kuat khususnya dalam penyediaan anggaran yang memadai.

2. Saran

Melihat kondisi di atas, sebaiknya apabila momentum perubahan IKIP menjadi UPI digunakan sebaik mungkin, khususnya dalam menata ulang kurikulum dan visi pengelola manajemen. Hanya dengan itulah, masalah pengangguran terdidik yang berlatar belakang keilmuan pendidikan matematika dapat dihindari sedini mungkin. Penataan ulang kurikulum, sejauh mungkin memuat nilai antisipatif terhadap kecenderungan dunia kerja di masa yang akan datang. Sedang menyangkut visi sebaiknya diarahkan pada fokus bahwa pendidikan merupakan keputusan investatif bukan hanya sekedar konsumtif.

Daftar Pustaka

Wahjoetoemo (1995), Manajemen Perguruan Tinggi pada Era Global, Grasindo, Jakarta.

___________ (1993), Deregulasi Pendidikan, Grasindo, Jakarta

Unmer Malang (1994), Menuju Manajemen Perguruan Tinggi yang Efisien, Rumusan Hasil Seminar, 27-28 Juli 1994, Malang.

___________ (1996), Mempersiapkan Mutu Perguruan Tinggi Menuju Kualitas Global, Kumpulan Makalah Seminar Nasional 11-13 November 1996, Malang.

Depdikbud (1995), Pembangunan Pendidikan Nasional Dalam Repelita VI, Jakarta.

Unmer Malang, Kumpulan makalah Hasil Seminar Nasional "Mutu PTS menjelang Era Globalisasi", 1996.
Unmer Malang, Laporan Hasil Seminar "Menuju Manajemen PTS yang Efisien", 1995.

http://google.co.id